KEBIJAKAN PENYEMPUURNAAN KURIKULUM

kurikulum-2013

A. Latar Belakang Penyempurnaan Kurikulum

Kebijakan pendidikan nasional yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Kepres, Permendikbud, dan Kepmendikbud. Perundang-undangan tersebut seperti UU Sisdiknas, UUGD, PP tentang SNP, dan lain-lain. Disamping itu berbagai kebijakan yang berhubungan langsung dengan kebijakan pendidikan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud), Rencana Kerja pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renja Kemdikbud), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, bidang pendidikan masuk dalam Misi 2 yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan rincian arah pembangunan sebagai berikut:

  1. Peningkatan kualitas SDM yang bermartabat, berharkat, barakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing di era global
  2. Mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan
  3. Menumbuhkan kebanggaan kebangsaaan,  akhlak mulia, kemampuan hidup bersama
  4. Pelayanan pendidikan sepanjang hayat

Arahan RPJPN 2005 – 2025 tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan penyempurnaan kurikulum.

B. Implementasi Kebijakan Penyempurnaan Kurikulum

Kebijakan penyempurnaan kurikulum terbagi menjadi dua hal yaitu penguatan kurikulum dan penataan ulang kurikulum. Kedua hal ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Dalam evaluasi RPJMN tahun pertama terdapat subtansi inti yang berkaitan dengan penyempurnaan kurikulum. Yang pertama, prioritas metodologi  yaitu penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. Yang kedua, prioritas kurikulum yaitu, Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match).

Pelaksanaan penguatan kurikulum ini berhubungan dengan pendidikan karakter bangsa, pendidikan ekonomi kreatif, kewirausahaan dan belajar aktif.  Penguatan pelaksanaan kurikulum mengintegrasikan pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pendidikan anti korupsi, perubahan iklim, pendidikan lalu lintas dan sebagainya ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan metodologi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Adapun strategi implementasi disekolah antara lain:

  1. Integrasi dalam mata pelajaran dengan cara mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan konten yang akan diintegrasikan
  2. Memasukkan mata pelajaran yang mengembangkan kebudayaan dalam Kelompok Muatan Lokal. Jenis dan kompetensi mata pelajaran ini ditentukan oleh sekolah/daerah.
  3. Mengadakan suatu kegiatan yang arahnya mengarah pada pengembangan diri, misal ektrakulikuler dan bimbingan konseling.

Penataan ulang kurikulum berhubungan dengan penyempurnaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan Pengelolaan Kurikulum Nasional, Daerah dan Sekolah. Dalam Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sekolah langsung menjabarkan isi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ke dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tanpa adanya pendampingan dan pelayanan bantuan profesional dalam pengembangan kurikulum dan pembinaan teknis pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional dan tidak adanya koordinasi dan supervisi dari tingkat daerah. Oleh karena itu, penataan ulang kurikulum ini akan melibatkan tingkat nasional dan daerah dalam menjabarkan dan mengembangkan kurikulum dari Standar Nasional Pendidikan yang berupa SI dan SKL.

Pengelolaan kurikulum pada tingkat nasional berkisar pada kompetensi mata pelajaran wajib yakni, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam serta menyusun Pedoman Pengembangan mata pelajaran Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani/Olahraga, Ketrampilan/Kejuruan, Muatan Lokal dan Pendidikan Pengembangan Diri. Adapun tugas koordinasi dan supervisi di tingkat daerah diperlukan untuk penyusunan dan pengembangan mata pelajaran Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani/Olahraga, Ketrampilan/Kejuruan, Muatan Lokal dan Pendidikan Pengembangan Diri disamping juga menentukan kalender pendidikan agar sesuai dengan event yang ada di daerah masing – masing.

Jadi, dalam penataan ulang kurikulum ini tugas sekolah adalah menyusun visi, misi, strategi, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum ( jam pelajaran yang real), waktu dan beban belajar dan kalender akademik yang diimplementasikan dalam RPP dan kegiatan pembelajaran (intrakulikuler dan ekstrakulikuler).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2011. Bahan Ajar Cetak. [Dokumen PDF]. Diambil dari http://pjjpgsd.dikti.go.id/

BAPPENAS. 2010. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Herry Widyastono. 2010. Pelaksanaan Pendidikan Karakter.[Dokumen PDF]. Pusat Kurikulum Dan Perbukuanbadan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

_______________.2012. Kebijakan Penyempurnaan Kurikulum.[Slide Presentasi]. Pusat Kurikulum Dan Perbukuanbadan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.

Taufik Hanafi. 2009. Human Development Approach for Planning and Monitoring. [Slide Presentasi]. BAPPENAS. Jakarta

Tim Dosen AP. 2010. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

by : Riska -リスカ-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s